Kepahiang, Global Invesindo News.com-Badan Keuangan Daerah (BKD) kabupaten Kepahiang Meninjau Tentang Pendapatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Di Kabupaten Kepahiang Masi Sangat Minim.
Dengan Unsur Bahwa, Tingkat Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar pajak PBB Kepahiang Masi Sangat Kurang.Karena Masalah PBB Terkadang Masyarakat Tidak Mau Tau. Pasalnya, Tidak ada Sangsi Yang Jelas.
Dikutip Dari Plt.Kepala BKD A Damsi, S.Sos Kepada Pihak Media Global I News.com, Selasa (17/09/2019).Ia Mengatakan, Pada TH 2019 ini Pihak BKD Kabupaten Kepahiang Telah Membentuk Program Pendataan PBB Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Kabupaten Kepahiang.
Dengan Tujuan, Sebagai Peluang Untuk Meningkatkan Kas Daerah. Akan Tetapi, Tidak Seluruhnya Setiap Kecamatan Melakukan Hal Yang Demikian. Masalahnya, seperti Daerah Kecamatan Kabawetan Hingga saat ini Bisa Dikatakan Delapan Puluh Persen Kesadaran Mereka Untuk membayar Pajak PBB kepahiang.
“Dalam Pendataan pajak PBB kepahiang Per-Kecamatan Sudah Diwacanakan,Diantaranya Kecamatan Merigi dan Ujan Mas Dan Mudah Mudahan Tahun ini Akan Selesai. Untuk Kecamatan Kebawetan Dan Kecamatan Kepahiang Dari sana Setidaknya Bisa Meningkat Menjadi 30 %,” Jelas Damsi.
Sosialisasi masalah Pajak
Lebih Lanjut, Pihak BKD Juga Telah mengadakan Sosialisasi Kepada Masyarakat Untuk Membayar pajak PBB kepahiang. Dengan Harapan, Sosialisasi Tersebut Berdampak Bisa Meningkatkan Kesadaran masyarakat Kabupaten Kepahiang Untuk Membayar Pajak.
Oleh sebab itu, Perlu Diketahui Pembangunan Kabupaten Kepahiang Merupakan Alhasil sebagian Dari Pajak Mereka. Sebelumnya, Pihak BKD Juga Pernah Menerapkan sitem Pendapatan Pajak melalui Program-program Pemerintah.
Seperti, Peserta didik Baru Apabila masuk Sekolah Harus Lunas Pembayaran PBB.Akan Tetapi, Masyarakat Kabupaten Kepahiang Tidak Menerima Hal Yang Telah Diterapkan Oleh Pihak BKD Tersebut Karna Akan Menjadi Dampak Bomerang Pada Instansi Terkait.
“Pajak PBB Kepahiang Mencapai 50 Persen itu sudah Cukup.Pada Pelaksanaan Program Tersebut, Pernah Dari Pihak BKD Mensosialisasikan Sampai Tiap Per Kecamatan Agar Bisa Membayar pajak,”Katanya.
Dari Seluruh Perangkat Desapun Sampai Dipanggil Untuk Turut Serta Untuk membantu Memberikan Sosialisasi Terhadap Warga, Tapi Apa Mau Dikata Itu Cuma Sia-Sia Karena Alhasil Tetap Juga Vakum,”Sambung Damsi.
“Lebih Lanjut, Dengan Harapan Supaya Masyarakat Bisa Sadar Bahwa Kabupaten ini Adalah Milik Kepahiang Bukan Milik Pemerintah. Semua Adalah Milik Masyarakat, Pemerintah Hanya Sekedar Pengelolah, Alhasil Sumbernya Dari Masyarakat juga,” Harapan Damsi.
Melihat Kriteria Tersebut, Mengapa Masyarakat Sampai Bertindak Demikian Terhadap Pemerintah. Apakah ada Unsur Kesengajaan Atau Memang Masyarakat Tidak Memiliki Uang Untuk membayar Pajak PBB kepahiang “Kemungkinan Itu Sangat Mustahil,” Sebab Mengeluarkan Uang Minimal 20 Ribu Dalam Setahun Itu Tidak Susah.
Padahal, Jika dilihat Pemerintah Mengelolah Pajak daerah Bukan Untuk Kepentingan Pribadi, Padahal Demi Mewujudkan Visi Dan Misi Kebersamaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang Yang Lebih Maju Baik Dari Segi Pembangunan, Infrastruktur serta peningkatan Ekonomi Masyarakat.
Pendapatan Pajak PBB Kepahiang TH 2018
Sementara Itu, Perincian Pendapatan Daerah Kabupaten Kepahiang Pada Tahun 2019, Sudah Mencapai 38 Milyar. Sedangkan, Pada TH 2018 telah Over Target 34 Milyar, dari pokok pendapatan 33 Milyar yang Bersumber Dari pendapatan Retribusi Daerah.
Selain Itu, Sumber Pendapatan Yang Dikelolah BKD terarah pada Pajak Jasa Giro,PBB dan Reklame. Pada Tahun 2018 Pajak Giro Mencapi 1,5 Milyar Sedangkat pada Bulan ini Hampir 1 Milyar Lebih.
Diperkirakan Sampai Akhir tahun Pajak Giro ini Bisa tembus Mencapai 150 Persen. Lebih Lanjut, untuk Sumber Pendapatan Pajak Yang Lain Masi tergantung Kepada OPD masing-masing.
Sebaliknya, hingga sekarang untuk Penambahan pendapatan Omset Pajak daerah cukup Terbatas. Pasalnya, Seperti Pajak Daerah Galian C, Air Permukaan Daerah sudah Ditangi Oleh Pihak Provinsi Bengkulu.
Penulis : Syahri Inanda
Editorial : SL
