Terima Predikat WTP, Bupati Syamsul Apresiasi Kinerja OPD

0

Curup,GlobalInvesindo-Bupati Rejang Lebong, Drs.Syamsul Effendi, M.M menerima penghargaan wajar tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan (LK) pemerintah daerah tahun anggaran 2021.

Penyerahan LHP Penilaian WTP Tersebut, diberikan Langsung oleh Auditor Keuangan BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, kembali memperoleh penilaian opini WTP BPK RI terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2021.

Penghargaan tersebut merupakan yang Pertama Kalinya, untuk Bupati Rejang Lebong memperoleh Opini WTP.

Bupati Rejang Lebong Drs, Syamsul Effendi, M.M.Mengungkapkan, Mencapai Opini WTP ternyata tidak muda.

Karena, pihak Eksekuti dan legislatif semuany harus dilibatkan bersama-sama dan membutuhkan perjalanan panjang.

“Mencapai WTP ternyata tidak mudah, perjalanan yang panjang harus harus kita lalui bersama-sama, baik eksekutif, legislatif,”Ungkpanya.

Bupati Rejang Lebong sangat mengapresiasi kinerja dari OPD dalam rangka mempertanggungjawabkan APBD, Apalagi dalam mempertahankan opini WTP.

“kami mengapresiasi kenerja dari OPD dan Kami berusaha bekerja secara maximal dalam mematuhi perundang-undangan,” sampai Bupati.

“serta perbaikan-perbaikan sesuai dengan standar akutansi pemerintah berbasis accrual,”Sampainya.

Bupati Syamsul mengakui, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu beserta seluruh timnya, Bekerja sangat professional, dan independensinya sangat dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu juga, Bupati Syamsul Bangga karena bisa mempertahankan dari penilaian opini WTP yang diserahkan langsung dari Anggota BPK.

“Saya Bangga karena kita bisa mempertahankan Penilaian WTP yang Diserahkan langsung BPK, sebab itu betul-betul murni tidak ada embel-embel apapun,”Jelasnya.

Bagi Bupati Syamsul pemeriksaan bukanlah sekedar penilaian. Didalamnya ada unsur belajar untuk menjadi lebih baik.

“Opini WTP bukan lah akhir segala-galanya, kami harus masih berbenah untuk menjadi lebih baik,”ucap Bupati.

BPK RI Sampaikan Undang-Undang Dalam Mempertanggung Jawabkan Keuangan Daerah

Sementara, dalam kesempatan yang sama Auditor Keuangan BPK RI, menyampaikan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah.

salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah.

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.16,5

“Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah, merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan,” sebutnya.

PEnulis : Syahril Inanda

Editor : Rd

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: