Rapat Paripurna DPRD Kepahiang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda RP3KP tahun 2020-2040.

0

Kepahiang, GlobalInvesindoNews.com- DPRD Kabupaten Kepahiang menggelar rapat paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Kepahiang atas Pandangan Umum fraksi fraksi DPRD terhadap rancangan APBD kabupaten kepahiang tahun anggaran 2021, dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) kabupaten kepahiang tahun 2020-2040 diruang sidang utama kantor DPRD kabupaten kepahiang pada Rabu (04/11/2020).

Jawaban Bupati Kepahiang disampaikan oleh Plt.Bupati Kepahiang Netti Herawati,S.Sos Terhadap Pandangan Umum Fraksi Nasional Demokrat.

1. Apresiasi dan terima kasih atas perhatian fraksi nasional demokrat atas masukan dan saran yang telah disampaikan, pemerintah kabupaten kepahiang akan berusaha melaksanakan program kegiatan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat kabupaten kepahiang.

2. Plt.Bupati Kepahiang akan memerintahkan agar OPD dan TAPD untuk mengahadiri rapat pembahasan bersama banggar secara menyeluruh untuk menekan defisit anggaran hal ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi demokrat hati nurani.

3. Kegiatan yang belum terlaksana pada tahun anggaran 2020 apabila dipandang perlu dan bersentuhan kepada masyarakat serta didukung ketersediaan anggaran akan diusulkan pada tahun anggaran 2021.

4. Penurunan dana transfer DAU dan bagi hasil pusat menyebabkan defisit besar dalam struktur RAPBD 2021 sehingga kami setuju untuk memprioritaskan urusan wajib yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

5. Dalam Struktur RAPBD 2021 Dana Desa yang merupakan alokasi dana pusat dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepahiang mendapatkan porsi yang cukup besar,Pemerintah Desa sebagai leading sektornya harus berhati-hati dalam penggunaannya kami selaku kepala daerah telah memerintahkan inspektorat untuk mengawasi pembangunan fisik dan administrasinya.

6. Hasil Reses anggota DPRD yang merupakan usulan langsung dari masyarakat dalam pokir DPRD akan menjadi prioritas dalam penyusunan APBD TA 2021.

Terhadap Pandangan Umum Fraksi Golkar Gerakan Perjuangan Pembangunan Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Defisit anggaran yang sangat besar pada RAPBD 2021 terjafi karena berkurangnya dana transfer Pusat dan Kewajiban pembiayaan daerah,pada saat pembahasan nanti diharapkan dapat merumuskan suatu keputusan yang bijak untuk kepentingan masyarakat,dengan segala kemampuan yang dimiliki pemkab kepahiang akan mencari potensi penerimaan dari pemerintah pusat untuk menekan defisit.

2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari PT SMI telah mencapai 15,18% dan sudah melakukan pencairan uang muka kerja sebesar Rp.4.368.920.000,insya allah pekerjaan fisik akan selesai tahun ini.

3. Sesuai dengan MOU antara Pemkab Kepahiang dengan PT SMI semua paket pekerjaan yang telah disepakati dalam APBD kabupaten kepahiang dapat diselesaikan tepat waktu,dan Plt.Bupati telah memerintahkan dinas PUPR mengawasi pekerjaan tersebut,selanjutnya kami sampaikan bahwa tenor pinjaman kepada PT SMI yaitu selama dua tahun (2021-2022) dan apabila kegiatan tidak selesai sesuai dengan jadwal maka akan dibuat kesepakatan kembali,hal ini juga menjawab pertanyaan fraksi Demokrat Hati Nurani.

4. Pemkab kepahiang memiliki prioritas untuk memajukan kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat sesuai dejgan RKPD dan Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021.Berkenaan dengan pesta demokrasi pada tanggal 9 desember 2020 kami melalui satgas covid-19 bekerjasama dengan KPU serta OPD terkait mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mengedepankan protokol kesehatan.

Terhadap Pandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa

1. Pemkab kepahiang terus menggali sumber Pendapatan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan menjalin kerjadama ke seluruh stakeholder sehingga target Pendapatan dapat maksimal.

2. Terkait perbedaan defisit pada KUA PPAS dengan nota pengantar RAPBD sebesar Rp.734.626.588,85 dikarenakan adanya penyesuaian program pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan adanya pemutakhiran data sistem informasi oleh kementerian dalam negeri yang mengakibatkan beberapa kegiatan digabung secara otomatis.

3. Dalam struktur R APBD tahun 2021 Disparpora mendaoatkan alokadi cukup besar untuk menihgkatkan sarana dan prasarana pariwisata dikabupaten kepahiang.

4. Setiap regulasi ataupun peraturan daerah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Terhadap Pandangan Umum Fraksi Demokrat Hati Nurani

1. Belanja bantuan sosial dan belanja hibah yang terdapat dalam struktur APBD 2021 dapat kami jelaskan a. belanja hibah kepada partai politik b. belanja hibah ke instansi vertikal c. belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan lainnya dan d. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah (bos) adaoun secara rinci akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk surat keputusan kepala daerah tentang daftar penerima hibah daerah tahun anggaran 2021.

2. Pemkab kepahiang melalui dinas teknis yang menjalankan kegiatan fisik pada APBD Perubahan tahun 2020 akan melakukan pengawasan secara efektif agar pelaksanaan kegiatan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam kesempatan itu Empat fraksi di DPRD Kabupaten Kepahiang diantaranya Fraksi Nasdem,Fraksi Golkar GPPI, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Demokrat Hati Nurani, menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Perda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2040 dan menyatakan menerima dan setuju melanjutkan pembahasan dengan beberapa catatan dan masukan diantaranya:

Dari Fraksi Nasdem disampaikan juru bicara Candra secara umum fraksi nasdem mendukungbraperda RP3KP dalam rangka mewujudkan kawasan perumahan yang terintegratif dan layak huni terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, berkaitan dengan rencana pembahasan ada fraksi nasdem mengihgatkan bahwa raperda ini merupakan bagian yang tersinkronisasi dengan dokumen sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah kabupatrn kepahiang,sebagai opd pengusul fraksi nasdem mengingatkan Bappeda dapat menjelaskan secara substansi atas raperda ini hal ini kami sampaikan dalam rangka memperlancar proses pembahasan termasuk srluruh fokumen dan persyaratan lainnya.

Ditambahkannya Fraksi Nasdem juga menyarankan untuk memasukkan hal teknis yang berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan perumahan seperti pemberian insentif bagi pengembang sebagai stimulus yang berdampak positif.

Fraksi Golkar GPPI disampaikan juru bicara Nyimas Tika Herawati, menyampaikan apresiasi kepada eksekutif sebagai pemrakarsa Raperda RP3KP, Fraksi Golkar GPPI juga berharap melalui raperda RP3KP dapat menjamin terselenggaranya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat pada kesejahteraan masyarakat.

“Selanjutnya fraksi Golkar GPPI berharap melalui saudari Plt. Bupati untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat kabupaten kepahiang,sampai Nyimas Tika Herawati.

Fraksi kebangkitan bangsa disampaikan Sekretaris DPRD Roland Yudhistira,M.Si adanya dokumen RP3KP dapat mendukung arahan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman terpadu,berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten kepahiang.

Fraksi Demokrat Hati Nurani disampaikan oleh Ketua Fraksi Nanto Usni dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih kepada saudari Plt.Bupati yang telah menyampaikan nota raperda RP3KP,mendukung penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni serta mewujudkan penyebaran penduduk secara profesional, sehingga pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP sesuai amanat undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman sebagai gambaran prospek pengembangan pemukiman dikabupaten kepahiang.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan,SP dengan didampingi dari Hendri,A.Md dari fraksi yang berhalangan hadir, serta dihadiri 15 anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah memberikan Pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Raperda RP3KP Kabupaten Kepahiang tahun 2020-2040, dan jawaban Bupati Kepahiang oleh Plt Bupati dengan baik dan lancar, semua fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Raperda RP3KP, atas nama lembaga DPRD saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingi tinginya kepada rekan rekan pimpinan dan anggota DPRD,serta undangan dan hadirin yang hadir dalam rapat Paripurna hari ini,”kata Windra Purnawan,SP.

Dilanjutkan Windra purnawan terhadap Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini akan ditanggapi saudari Plt Bupati dalam rapat paripurna Jawaban Bupati terhadap Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda RP3KP sesuai dengan mekanisme pembahasan raperda akan dilanjutkan dengan memberikan kembali Jawaban Bupati Kepahiang dalam rapat paripurna yang diagendakan banmus pada hari Senin 09 November 2020.

Hadir dalam rapat Paripurna Plt.Bupati Kepahiang Netti Herawati,S.Sos,Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang Herman,SH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kepahiang Shofa qolbi, Pabung Kepahiang Mayor.Arh.M.Zaini, Sekretaris Daerah Zamzami,Z,SE.MM, Para asisten dan staf ahli Setda serta jajaran kepala OPD dalam Lingkup pemerintah kabupaten Kepahiang. (ADV)

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: