KPU Kepahiang Undang Media, Bahas Rakor Informasi Peraturan Pemilihan

0

Kepahiang, Global Invesindo News.com-Pagi ini bertepatan di Ruangan Aula KPU, Kamis (8/10/2020) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang menggelar Rapat Koordinasi Publikasi informasi (pelayanan pers) Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang 2020.

https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/kepahiang/keputusan-kpud

Dalam pertemuan rakor tersebut, dikemukakan langsung oleh Ketua KPU Kepahiang Mirzan P Hidayat yang didampingi Komisioner KPU, Supran Effendi dan mengundang segenap rekan Jurnalis Media Cetak dan Elektronik kabupaten kepahiang.

Dalam sambutan ketua KPU Kepahiang Mirzan P Hidayat Mengatakan, bahwa dalam rakor ini merupakan sebuah bentuk Komunikasi yang diarahkan kepada rekan media untuk menjelaskan peraturan KPU pada masa Kampanye Pilkada 2020.

Peraturan tersebut menjelaskan, penerapan peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye masa Pilkada, peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan program dan Jadawal Pilkada, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 dan Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2020.

Informasi Bahan Kampanye 2020

Dijelaskan Ketua KPU kepahiang,” KPU Kepahiang sudah mencetak alat peragam kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) 2 paslon Bupati-Wabup. mulai dari  baliho berukuran 4 x 3 meter, 320 umbul-umbul berukuran, 1,15 X 5 meter dan 468 spanduk berukuran 1,5 x 7 meter,”jelas Dayat.

Terlebih lagi Ketua KPU kepahiang menjelaskan, “untuk bahan kampanye (BK) berupa 99.000  brosur, 99.000 pamplet, 99.000 selebaran dan 99.000 poster. Baliho, Spanduk dan umbul-umbul dicetak di Bengkulu. Sedangkan pamphlet, brosur, selebaran dan poster dicetak di Curup. Selain itu, kedua paslon boleh mencekat APK dan BK sebanyak 200 persen dari  jumlah yang disepakati,’’ jelas Dayat.

Lebih jauh Ketua KPU kepahiang Mengungkapkan,‘’Pemasangan APK dan BK kita serahkan sepenuhnya kepada kedua paslon. APK tidak diperbolehkan dipasang di beberapa lokasi. Seperti, Kawasan kalur hijau di Kota Kepahiang. Rumah ibadah, TPU, sarana Pendidikan, pohon dan fasilitas umum milik pemerintah,’’ ungkap Dayat.

Pemasangan APK Paslon di luar lokasi larangan itu lanjut Mirzan  harus mendapatkan izin dari pemilik lokasi. Misalnya APK akan dipasang di depan rumah penduduk. Tentu harus mendapat izin dari pemilik rumah.

’APK yang dipasang kedua paslon akan dipantau Bawaslu. APK yang dipasang di lokasi larangan akan ditertibkan Bawaslu,’’ Ungkapnya.

disamping itu, Dayat juga menjelaskan bahwa KPU tidak mengatur jadwal kampanye kedua paslon. ‘’Dalam pemilihan ini tidak ada kampanye rapat umum di lokasi terbuka. Yang diperbolehkan adalah kampanye pertemuan terbatas dengan beberapa persyaratan. Seperti paslon tetap mematuhi protocol kesehatan. Jumlah peserta tidak lebih dari 50 orang atau 50 persen dari kapasitas lokasi.

‘’Jadi silahkan paslon mengatur jadwal kampanyenya. Tapi, sampaikan saat ini KPU baru menerima pemberitahuan dari Polres terkait izin kampanye yang diterbitkan untuk Paslon No urut 2. Yakni, 1 surat urat tanda terima pemberitahuan (STTP) untuk 3 lokasi,’’ kata Dayat.

Penulis  : Syahril

Editorial  : Berno

Share.

About Author

Leave A Reply