DPRD Kepahiang Inspeksikan RSUD Dua Jalur,Apa Kata Windra?

0

Kepahiang,Global Invesindo News- Rumah Sakit Daerah (RSUD) di Dua Jalur Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang saat ini tengah menjadi Perdebatan antara Ke dua belah pihak kabupaten Rejang Lebong dan Kepahiang.

Pasalnya, berpindahnya Oprasional RSUD Kabupaten Rejang Lebong ke Wilayah Kabupaten Kepahiang tanpa ada MOU.

Hal tersebut, menuai kontroversi dari DPRD Kabupaten Kepahiang dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. oleh karena itu, DPRD Kabupaten Kepahiang Melaksanakan Inspeksi Mendadak ke RSUD Dua Jalur.

Sebelumnya, berpindahnya RSUD Kabupaten Rejang Lebong Di RSUD Dua Jalur Ke Wilayah Kepahiang hanya sekedar untuk menangani Pasien Covid-19 yang sudah diketahui oleh Gubernur Bengkulu.

Akan tetapi, Masyarakat Kecamatan Merigi Kab.Kepahiang tidak menerima jika itu untuk menangani Fasien Corona, karena takutnya akan mewabah kepada masyarakat setempat.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan, S.P mengatakan ternyata Rumah Sakit Pemerintah Rejang Lebong Telah Berpindah tanpa se-pengetahuan Pemerintah daerah kabupaten kepahiang.

“Tanpa ada MOU, RSUD Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Telah Berpindah tanpa Sepengetahuan Kami, dan mereka juga telah merelokasikan tempat Ruangan tanpa izin terhadap pemerintah kepahiang,”Kata Windra.

Sehubungan dengan hal tersebut, DPRD Kabupaten Kepahiang telah menyurati terhadap Bupati Kepahiang Agar Bupati Rejang Lebong bisa memberhentikan Proses Oprasi RSUD Dua Jalur yang berada di Wilayah Kepahiang.

Semula saat itu, tepatnya pada Tanggal 18/04/2020, Bupati Kabupaten Kepahiang telah menyampaikan Surat Edaran kepada Bupati Rejang Lebong yang Disaksikan Bersama Anggota DPRD Kepahiang.

Dijelaskan Bahwa, menindak lanjuti keberadaan Rumah Sakit ini Sudah Dilakukan Relokasi Pemerintah Rejang Lebong, maka bupati Rejang Lebong Harus Menyikapi terkait Masalah Perizinan di Kabupaten Kepahiang.

Baca Juga : DPRD Provinsi Sidak Prasarana Mobiler

Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang Windra Purnawan, S.P menambakan jika Dilihat dari sisi Undang-Undang ini merupakan sebuah penyerobotan tanpa ada kerja sama terlebih dulu, sebagaimana yang dituangkan pada Undang-Undang Pemekaran No 39 Tahun 2003 ini jelas kepunyaan Kepahiang.

“Kalau Dilihat Dari sisi Undang Undang Ini Adalah Penyerobotan Tanpa Ada Sisi MOU terlebih Dahulu. kita akan Meminta Kepada Forum Pimpinan Daerah untuk Menutup Rumah Sakit Jalur Dua ini Karena Ini Adalah Milik Kepahiang,”Ungkap Windra.

“Besok Kita Akan Rapat Kepada Pimpinan Daerah, Disitulah Kejaksaan yang mewakili dari Pengacara Negara untuk memintah dari sisi Hukum mengapa Rumah Sakit Rejang Lebong Bersi Keras melakukan Relokasi Di RSUD Dua Jalur tanpa Ada Proses MOU terlebih dahulu dengan Kabupaten Kepahiang,”Sambung Windra.

Berdasarkan Informasi Yang Didapat, keberadaan Rumah Sakit Umum Kabupaten Rejang Lebong di Dua Jalur Desa Batu Ampar Kecamatan Merigi Kab.Kepahiang ini Untuk Menangani Penyakit Wabah Virus Corona, Tapi Ternyata 4 Pasien Yang Didapat Bukanlah Penyakit Tersebut.

Maka dengan demikian,  Penanganan Rumah Sakit tersebut tidak sesuai dengan peruntukan penanganan Penyakit Pandemi Virus Corona yang telah disampaikan Bupati Rejang Lebong saat itu.

Baca Juga : DPRD Kepahiang Bagikan Masker 10.000 Pcs

Sehingga, Mereka bisa Memanfaatkan Wabah Virus Corona ini untuk memindahkan dan merelokasi RSUD Dua Jalur, dan Artinya ini Adalah Pembohongan Publik. “Ujar Ketua DPRD Windra Purnawan, S.P saat Dikonfirmasi Di RSUD Dua Jalur, Senin (20/04/20).”

Disisi Lain, Menyangkut Masalah izin sampai sejauh ini Kabupaten Kepahiang Tidak Pernah Memberikan Izin baik Itu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Praktek (SIP), dan Izin Oprasional Lainnya, Karena Kepahiang Belum mengeluarkan izin untuk kesepakatan MOU memang belum ada.

“Terkait masalah sangsi semuanya akan dibicarakan kepada FORKOPIMDA untuk Membahas Apa Langkah Yang Akan Diambil Terkait Penyerobotan Rumah Sakit Dua Jalur Karena ini Jelas Secara Undang-Undang Wilayah ini Kepunyaan Kepahiang,”tutup Windra.

Sementara itu, Holil Bermani, M.S.i Mengatakan masyarakat Merigi menolak apabila keberadaan RSUD Dua Jalur untuk menangani Pandemi Covid-19, sebab mereka sangat khawatir penyakit tersebut penyakit menular yang akan membahayakan warga Kecamatan Merigi.

“Saya mengatas Namakan masyarakat Merigi, Untuk Penyakit Covid 19 Masyarakat Merigi Sangat Keberatan dan Menolak, Karena Masyarakat banyak Menyampaikan dengan kami. Dengan Alasan, Takut Menularnya wabah virus tersebut sebab sangat membahayakan,” Jelas Holil.

Simak Video Berikut :

Penulis : Syahril Inanda

Editorial : Sl

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: