DPRD Kepahiang Kritik LKPJ Bupati Tahun 2021

0

Kepahiang, GlobalInvesindoNews-DPRD kepahiang Kritik LKPJ Bupati tahun 2021 pada Sidang Paripurna di ruang sidang utama, Selasa (12/04/2022).

Kritik tersebut telah tertulis dalam rekomendasi DPRD yang tertuang dalam surat keputusan DPRD Kepahiang Nomor 5 tahun 2022.

foto Bersama DPRD,Bupati Kepahiang, unsur Forkopimda di ruang Sidang Utama DPRD Kepahiang
foto Bersama DPRD,Bupati Kepahiang, unsur Forkopimda di ruang Sidang Utama DPRD Kepahiang

ketua DPRD kepahiang Windra Purnwan, SP mengatakan, ada beberapa point penting yang menjadi catatan DPRD dalam rekomendasi DPRD terkait tentang LKPJ Bupati tahun 2021.

DPRD memberikan catatan strategis berisi Kritik dan saran terhadap penyelenggaraan urusan tugas umum pemerintahan, untuk perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kedepan.

“dalam catatan tersebut dituangkan dalam surat keputusan nomor 5 tahun 2022 tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun 2021,”sampai Windra.

Penyampaian Rekomendasi Catatan yang Tertuang dari Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2022 dari Komisi I,II dan Komisi III DPRD Kepahiang

Selanjutnya, melalui Juru Bicara Bambang Asnadi dari komisi I DPRD kepahiang menyampaikan masih banyak kegiatan dibidang pendidikan tidak terserap sama sekali.

Komisi 1 menyebut hal ini disebabkan tidak akuratnya perencanaan kegiatan misalnya pada item pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“kami merekomendasikan kepada Bupati agar mengingatkan kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pendidikan untuk menyusun rencana kegiatan benar-benar berbasis kebutuhan,”sampai Bambang.

Selanjutnya juru bicara Komisi II Maryatun menyebut Komisi II merekomendasikan agar ada perbaikan dalam penyusunan LKPJ sesuai permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksana PP 13 Tahun 2019.

“Eksekutif perlu memperhatikan kesenjangan dalam penganggaran di masing-masing OPD. Serta melihat tingkat kebutuhan penganggaran bagi pelayanan terhadap masyarakat kabupaten Kepahiang,”Ungkap Maryatun.

“Termasuk dalam peningkatan PAD, serta perlu memberikan apresiasi kepada OPD yang memiliki kinerja baik begitupun sebaliknya,” Sambungnya.

Kemudian pada laporan Komisi III DPRD yang disampaikan Haryanto, S. Kom. MM menyebut hal serupa dengan komisi II yakni agar Supaya eksekutif mempedomani penyusunan LKPj sesuai peraturan perundangan.

“Agar Bupati memerintahkan kepala OPD agar benar-benar menyusun anggaran dan kegiatan berbasis data dan kebutuhan. Sehingga semua anggaran yang dialokasikan benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” Papar Haryanto

Penulis : Syahril Inanda

Editorial : Rd

Copyright © 2022. Designed by GlobalInvesindoNews.com

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: