Global InvesindoNews.com- Sebagai generasi penerus, Pendidikan Merupakan sebuah mutu untuk membangun harapan masa depan,karena Kategori Pendidikan dapat melahirkan sebuah Modal kreatipitas, Skil dan SDM yang Berpotensi.
Jika dilihat, Jenjang Pendidikan diawali dengan tahap Dasar, Menengah,Menengah Atas, Hingga Ke Perguruan Tinggi. Pendidikan bisa berkembang, apabila di pondasikan dengan fasilitas Sarana dan Prasarana yang mendukung.
Akan tetapi, lain halnya Sejak Kembalinya Kewenangan Pengelolahan SMA Dan SMK di tangan Provinsi Bengkulu banyak sekali menuaikan Pro dan Kontra, Seperti yang dialami Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Dr.Hartono, M.Pd yang Membahanakan Sebuah komentar terhadap pihak DPRD Provinsi Bengkulu.
Baca Juga : Metode Pembelajaran Online Ditengah Pandemi
Terkait dengan pengelolahan kewenangan tersebut ia mengatakan pihak Provinsi setidaknya bisa menseping anggaran APBD Provinsi untuk tingkat Sekolah Pendidikan Menengah Kebawah.
Karena Sedari dulu hingga sekarang belum pernah ada kontribusi dari pihak Provinsi sedikitpun dalam menuangkan Fasilitas anggaran Dana APBD Provinsi untuk tingkat SD dan SMP,”Dikutif dari Kepala Dinas Pendidikan Kab.Kepahiang Dr.Hartono, M.Pd di ruang Kepala Dinas, Rabu (1/07/2020).”
Dengan demikian, Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang berharap kepada DPRD Provinsi untuk membahas lebih lanjut Aspirasi yang selama ini belum ada terespon sedikitpun dari pihak Provinsi Bengkulu, untuk mengalirkan tetesan Dana APBD dalam membantu fasilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan tahap menengah kebawah.
Dijelaskan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Dr. Hartono, M.Pd Untuk memenuhi Fasilitas Sarana dan Prasarana jenjang Pendidikan Kabupaten Kepahiang Belum bisa terpenuhi secara merata, karena Anggaran APBD Kabupaten yang dituangkan ke Dinas Pendidikan sangatlah Terbatas.
Baca Juga : PPDB Sistem Zonasi Harus Sesuai KK
“Anggaran APBD Pendidikan di Kabupaten Kepahiang Sangat terbatas, Karena APBD Kabupaten Kepahiang tahun ini memang sangat minim, apalagi di tambah Suasana Pandemi Virus Corona banyak post anggaran yang dipangkas demi mempercepat penanganan Covid-19. Sehingga dengan demikian, untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasana sekolah sangatla terbatas,”Jelas Hartono.
Oleh karena itu, Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang sangat berharap APBD Provinsi bisa dituangkan dalam bentuk hibah sebagai anggaran tambahan yang dapat membantu memfasilitaskan sarana dan prasarana pada Sekolah tingkat menengah kebabawah.
Pasalnya, selama ini tidak ada sedikitpun Kontribusi Pihak Provinsi terhadap Pihak Kabupaten sejak kembalinya kewenangan pengelolahan taraf SMA,SMK, Di tangan Provinsi. Sehingga, Untuk Jenjang Pendidikan menengah kebawah sampai sekarang dikesampingkan.
“Sejak Kembalinya SMA ke Provinsi mereka tidak memperdulikan lagi tingkat SD dan SMP, sedangkan kalau Dilihat Provinsi ini Menaungi Kabupaten. Seharusya, APBD Provinsi Harus Bisa Diseping untuk Pembiayaan SD dan SMP, karena pemerintahan provinsi harus Tahu hal itu,”Ungkap Hartono.
Melihat kriteria diatas, Fasilitas Pendidikan Menengah Kebawah bukanlah untuk dijadikan Kalkulasi sehingga jenjang pendidikan dapat dipungkurkan. Seharusnya jika dilihat, Bahwa pihak Provinsi semestinya menaungi Kabupaten yang artinya Pihak Provinsi tidak bisa lepas begitu saja terhadap Pendidikan Menenga Kebawah.
“seharusnya pihak provinsi itu menaungi Kabupaten yang semestinya Pendidikan untuk menengah kebawah jangan dilepas begitu saja. Ok tidak Keseluruhan, Tapi Bantu Donk! Walaupun cuma setetes Hibah,”kata Hartono.
Penulis : Syahril
Editorial : Nanda
